BALIKPAPAN  -  Ratusan warga binaan Rutan Kelas II-B Balikpapan bakal menerima remisi Hari Raya Idulfitri. Tiga warga binaan rutan pun menerima kebebasan dalam rangka remisi tersebut.

Dari tiga orang warga binaan yang dinyatakan bebas itu, satu orang harus tertunda kebebasannya lantaran subsider hukuman. Secara keseluruhan ada 192 warga binaan yang memperoleh remisi khusus Idulfitri pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, tiga orang yang langsung bebas yakni Noordin, narapidana kasus penganiayaan.

Selain Noordin, Arif dan Dwi Lestari juga menerima remisi khusus ini. Keduanya adalah narapidana dari kasus pencurian atau melanggar pasal 363 KUHP. Sementara, satu orang narapidana kasus narkotika yang harus terima tertunda kebebasannya lantaran menjalani subsider karena tidak membayar denda sebesar Rp 800 juta yakni Ambo Tuwo.

“Untuk Ambo Tuwo menjalani subsider tiga bulan karena tidak dapat membayar denda Rp 800 juta. Sementara itu, untuk 188 warga binaan lain menerima pengurangan hukuman. Mereka narapidana dari beragam kasus,” jelas PLT Kepala Rutan, Sumaryo kemarin (22/6).

Menurut Sumaryo, 192 warga binaan tersebut merupakan bagian dari keseluruhan warga binaan sebanyak 872 orang. Para warga binaan yang terdiri dari tiga orang, yakni dua laki-laki dan satu perempuan, itu akan mendapatkan kebebasannya saat Hari Raya Idulfitri.

Satu hal yang membedakan proses pengajuan data penerima remisi 2017 ini dari tahun-tahun sebelumnya adalah peralihan dari remisi pengajuan manual menggunakan kertas kepada sistem online. Jika sebelumnya pengajuan remisi berkasnya dikirim baru diproses, maka sekarang hanya melalui peng-input-an secara langsung.

“Saat ini sistemnya online, terpusat. Memang ada sedikit kendala, yakni pada peng-input-an nama warga binaan yang berkaitan dengan PP 99. Untuk PP 99 yang masuk sejak 2013, 2014, dan 2015 baru memiliki JC (justice collaborator),” bebernya. Untuk narapidana dengan PP 99 harus secara manual dahulu dalam pengajuan usulan remisi, setelah SK pertama keluar, barulah bisa di-input.

Dalam sejumlah kasus pidana narkotika, mereka yang diajukan adalah para narapidana yang telah menjalani sepertiga masa penahanan. Mereka yang diusulkan untuk mendapat remisi harus menanti keputusan yang dikeluarkan langsung oleh Kemenkumham. Jadi, SK pertama yang menjadi syarat harus dikeluarkan Kemenkumham.

“Walaupun sudah diusulkan tidak bisa langsung keluar, harus melewati Jakarta terlebih dahulu. Dalam pengusulan ini sebenarnya tidak ada masalah, namun memang per hari ini SK baru turun,” jelasnya. Narapidana PP 99 yang berkaitan dengan syarat tersebut ialah mereka yang terlibat kasus narkotika.

Sedangkan untuk tipikor, selain memiliki JC, juga diwajibkan baginya membayar denda dan uang pengganti. Mereka yang terjerat kasus tindak pidana korupsi haruslah membayar dahulu baru bisa diajukan remisinya. Sementara, syarat pengajuam remisi di antaranya adalah berkelakuan baik dan tidak melanggar tata tertib. “Tentunya masih ada syarat lain yang harus terpenuhi sesuai PP 28/2006 dan PP 99/2012. Namun, tanpa mereka minta diusulkan remisi pun, pasti kami usulkan. Asal itu tadi, syarat-syarat terpenuhi,” pungkasnya. (bp-21/war/k1)