Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan baru saja menemukannya adanya praktik jual beli vaksin. Harga yang ditawarkan oleh oknum sebesar Rp 315 ribu. Menanggapi perihal tersebut, Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak mengaku sejauh ini belum mendapat informasi detail soal kabar adanya jual beli vaksin ini. Namun, pihaknya akan coba menggali informasi lebih lanjut.

“Saya kira kita perlu data. Itu namanya informasi dan akan kita lakukan penelusuran dan penyelidikan. Kalau ada informasinya kita tindak lanjut,” kata Kapolda, Rabu (15/9). Jika terbukti, lanjut jenderal bintang dua itu, maka oknum yang melakukan akan ditindak tegas. Karena sudah jelas bahwa jual beli vaksin tidak diperbolehkan.

“Kalau terbukti berarti ada penipuan di situ. Kita tindak tegas,” tegasnya. Kapolda menyebut, sumber vaksin resmi yang diberikan oleh pemerintah hanya ada tiga. Dari Dinas Kesehatan dan Polri juga TNI. Penyalurannya pun jelas, dari Kemenkes ke Dinkes Provinsi, kemudian ke Dinkes Kabupaten/Kota.

“Selanjutnya dibagi lagi jatahnya Polri, TNI dan Dinas Kesehatan. Itu yang kemudian dipakai untuk melakukan vaksinasi dan itu tidak bayar,” ucapnya. Kapolda tidak menampik di tengah tingginya minat masyarakat untuk menjalani vaksinasi bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan. “Tapi kita kan perlu data untuk membuktikannya, ada proses untuk membuktikan apakah benar ada atau tidak,” tandasnya. (Fredy Janu/Kpfm)