Pemerintah Kota Balikpapan meminta kepada masyarakat yang termasuk dalam program penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk mendapatkan ulang ke kelurahan. Kebijakan ini diberlakukan untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat, yang menyebutkan masih ada beberapa peserta BPJS Kesehatan yang masih menerima tagihan walaupun sudah terdata dalam program BPJS Kesehatan gratis.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti yang akrab disapa Dio mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat dan telah dikoordinasikan dengan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, diminta kepada masyarakat yang masih menerima tagihan agar mendaftar baru sebagai peserta BPJS Kesehatan melalui kelurahan.

“Memang ada laporan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa mereka masih ada yang menerima tagihan dari BPJS padahal sudah dimasukkan dalam program penerima bantuan iuran BPJS kelas 3. Namun ini kasuistik, jadi dengan adanya kasus seperti itu kami memohon berdasarkan arahan dari BPJS Kesehatan kami meminta sebagai solusinya agar masyarakat yang bersangkutan datang saja ke kelurahan untuk mendaftar lagi baru. Jadi kami tidak perlu lagi membongkar-bongkar file lagi,” kata Dio kepada wartawan, Jumat (5/11).

Ia menerangkan bahwa sebelumnya menyerahkan data penerima bantuan kepada BPJS Kesehatan, pihaknya telah melakukan validasi terhadap data yang ada ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, dan ditemukan ada beberapa NIK penerima bantuan yang kurang.

Kondisi ini diperkirakan karena memang proses ada peralihan data di BPJS Kesehatan khususnya data lama khusus di bawah tahun 2019, yang belum menyesuaikan data di Kemendagri, karena masih menerapkan sistem manual. Sehingga belum menampilkan data NIK dan KK peserta yang bersangkutan. Maka ada beberapa data dari masyarakat yang tercover dalam program iuran BPJS Kesehatan ini tidak bisa teralihkan. (MAULANA/KPFM)