Sampai saat ini Gedung Parkir Klandasan (GPK) di kawasan  Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Klandasan Ilir, Balikpapan Kota belum mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) sebab pemilik kendaraan kurang berminat untuk memarkir kendaraannya di gedung tersebut.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana mengatakan, awal dibuatnya kedung parkir untuk memfasilitasi masyarakat untuk memarkirkan kendaran di gedung parkir. Sebab jalan Jenderal Sudirman telah ditetapkan sebagai Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) sehingga kendaraan tak boleh parkir di bahu jalan. Selain itu, Jalan Sudirman ini merupakan jalan nasional.

"Jalan nasional sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 bahwa jalan nasional dan provinsi tidak boleh untuk parkir. Apalagi jalan Jenderal Sudirman telah ditetapkan sebagai KTL," ujarnya kepada Balikpapan Pos, Kamis (4/11).

Ia menjelaskan, GPK juga memiliki beberapa kios-kios untuk menunjang sarana tempat parkir seperti lantai delapan ada tempat pertemuan. Selain itu, ada kios-kios bisa digunakan bagi para UMKM, sedangkan gedung pertemuan bisa digunakan untuk pernikahan dan rapat.

Dia menuturkan, untuk saat ini susah menemukan gedung pertemuan di tengah kota, maka dari itu masyarakat bisa memanfaatkan gedung pertemuan di GPK untuk hajatan yang mengumpulkan banyak orang.

"Saat ini ada aja masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di GPK, tapi tidak banyak. Memang selam pandemi Covid-19 ini kegiatan ekonomi di Kota Balikpapan menurun, jadi otomatis GPK ikut terdampak. Karena tidak ada kegiatan ekonomi," tuturnya.

"Insyaallah kalau ekonomi di kota Balikpapan sudah normal, otomatis GPK akan kembali ramai. Rencana lantai 4 dan 5 gedung ini akan digunakan untuk asesmen center atau pusat penilaian dan pengumpulan informasi/data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk pegawai di lingkungan Pemkot Balikpapan," pungkasnya. Sekadar diketahui GPK dibangun oleh kontraktor PT NIndya Karya (NK) pada tahun 2019 lalu menggunakan dana APBD Kota Balikpapan kurang lebih Rp98 miliar. (djo/vie)