Sejumlah buruh dan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kota Balikpapan menolak besaran Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan Tahun 2022. Besaran UMK 2022 yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 3.118.397,22, yang hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 49 ribu dinilai tidak sesuai dibandingkan standar hidup layak.

Ketua DPC Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kota Balikpapan Rudolf Wetik mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan konsolidasi dan rapat koordinasi bersama beberapa serikat buruh dan pekerja yang ada di Kalimantan Timur, untuk menolak menandatangani berita acara besaran UMK Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kaltim.

“Penetapan besaran UMK di Kota Balikpapan, dilakukan dengan mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Maka undang-undang inilah yang kita tolak. Apalagi ada keputusan MK, bahwa undang-undang cipta kerja perlu dilakukan revisi,” katanya kepada wartawan, Selasa (7/12).

Menurut Rudolf, hanya Apindo dan Disnaker Provinsi Kaltim saja yang melakukan tanda tangan terhadap besaran upah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim, sebagai sikap penolakan terhadap ketetapan tersebut. “Dengan adanya PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Itu memangkas hak-hal buruh. Dulu kalau mau menentukan upah kita melakukan survei dulu ke pasar, toko dan terminal. Sehingga kita tahu apa saja kebutuhan dan keperluan dari buruh dan pekerja,” tuturnya.
Ia menambahkan pihaknya akan berkoordinasi kembali dengan Gubernur Kaltim, untuk mengkaji kembali ketetapan besaran upah telah ditetapkan. “Untuk melakukan demo, pihaknya masih menunggu instruksi dari pimpinan pusat, walaupun arahannya sudah ada untuk melakukan demo,” pungkasnya. (MAULANA/KPFM)