Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan proses sertifikasi aset daerah dapat diselesaikan dalam dua tahun ke depan. Target sertifikasi aset daerah ini merupakan salah satu program yang telah dimasukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan periode 2021 – 2024.

Rencana untuk menuntaskan pelaksanaan sertifikasi aset milik pemerintah daerah ini merupakan salah satu program utama yang akan dilaksanakan oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dalam masa jabatannya.

Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Balikpapan Pujiono mengatakan, belum tercapainya target sertifikasi aset ini dikarena untuk mengurusi suatu bidang tanah saja untuk proses pengukurannya dan lain-lain butuh waktu sekitar 1 minggu, bahkan bisa sebulan. Apalagi kalau medan yang ditempuh untuk melakukan pengukuran jauh. Sehingga kerumitan itulah yang menjadikan target ini belum bisa terpenuhi

Di tahun 2021, dari target 150 aset daerah yang tersertifikasi yang 15 sertifikat yang selesai. Sekitar 60 persen dari 1.471 aset yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan belum tersertifikasi.

“Mudah-mudahan supervisi KPK itu bisa mengerti dengan kondisi ini. Tapi saya yakin kalau setahun tidak selesai, ya 2 tahun lah. Karena memang sangking banyaknya aset kita yang belum clear,” kata Pujiono kepada wartawan, belum lama ini.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan upaya dalam mempercepat proses sertifikasi aset daerah. Termasuk berkoordinasi dengan BPN sebagai lembaga yang disupervisi oleh KPK dalam menyelesaikan proses sertifikasi aset milik pemerintah.

“Untuk proses sertifikasi ini kita disupervisi sama KPK, termasuk BPN juga disupervisi. Dan kita dianjurkan oleh BPN untuk menunjukkan mana-mana yang tanah mana yang mau disertifikatkan. Supaya bisa terpenuhi target yang disupervisi oleh KPK. Sehingga dibutuhkan kerjasama erat. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita bisa memenuhi hal-hal ini,” ujarnya. (MAULANA/KPFM)