Masalah pendataan keluarga miskin (gakin) di Balikpapan ternyata tetap menjadi sorotan bagi DPRD Kota Balikpapan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi mengungkapkan, masalah transparansi data gakin ini kerap muncul saat proses penyaluran bantun sosial.
"Persoalan pendataan gakin ini yang harus segera ditangani," kata Iwan saat ditemui Balikpapan Pos, belum lama ini. Menurutnya, pendataan gakin ini harus ditangani dengan serius. Pasalnya, hal ini akan terkait dengan pelayanan publik lainnya. Misalnya, kesehatan dan pendidikan.
Diakui, tak jarang terjadi data yang tersedia tidak sinkron dengan kondisi riil di lapangan. Bahkan, lanjut Iwan, juga sering menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. "Tapi kami mendapatkan informasi bahwa Dinas Sosial sudah mulai menggarapnya dengan Bappeda," katanya.
Dengan adanya upaya perbaikan data yang dilakukan Dinas Sosial tersebut, Iwan berharap data gakin yang dimiliki pemerintah kota Balikpapan akan lebih akurat, lebih efektif dan lebih transparan. "Sehingga dari jika data BPJS masuk dan membutuhkan data pendukung dari Dinas Sosial maka sudah dapat tertangani dengan cepat," pungkasnya. (cha/vie)