Puluhan kapal ponton atau tongkang yang memuat batu bara terpaksa harus terparkir di Teluk Balikpapan sebab harus menunggu surat izin dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) untuk di ekspor keluar negeri.

Bagian Umum dan Humas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Kota Balikpapan, Sugino mengatakan, kapal tongkang yang lagi parkir di Teluk Balikpapan itu, masih menunggu surat izin dari Dirjen Minerba untuk di ekspor keluar negeri.

"Untuk saat ini Pemerintah juga melarang ekspor batu bara. Hal itu, dimaknai sebagai upaya gotong royong nasional dalam menghadapi tantangan krisis energi global dan juga untuk memenui kebutuhan dalam negeri dulu," katanya kepada Balikpapan Pos, Kamis (20/1).

Ia mengatakan, jadi pihaknya tidak bisa memberikan izin, tanpa adanya koordinasi dari Minerba. Makanya kapal tongkang tersebut parkir di Teluk Balikpapan. Mungkin nanti akan bertambah lagi yang akan datang kapal tongkangnya.

Menurutnya, tongkang batu bara tersebut dari Kota Samarinda.Nanti batu bara tersebut akan dikumpulkan di Balikpapan Coal Terminal (BCT) milik PT Bayan. PT Bayan sendiri memilik tambang di derah-daerah. Namun dikumpulakan disini, di Kota Balikpapan.

"Sedangkan penampungan batu baranya sudah penuh, walaupun tongkangnya sudah terisi penuh, namun belum boleh untuk berlayar, sebab masih nunggu izin dari Minerba," tutupnya.

Sekedar diketahui Kementerian ESDM melarang ekspor batu bara mulai 1 hingga 31 Januari 2022. Pada 31 Desember 2021, Ditjen Minerba Kementerian ESDM mengirimkan surat kepada semua Direktur Utama pemegang PKP2B, IUP Operasi Produksi, IUPK, dan pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara.

Dalam dokumen yang diterima ruangenergi.com, Direktur Utama PLN menyampaikan kepada pemerintah bahwa pasokan batu bara untuk PLTU saat ini kritis, ketersediaan batu bara untuk kelistrikan di dalam negeri sangat rendah. Hal tersebut bisa berdampak pada sistem kelistrikan nasional.

Karena itu, Kementerian ESDM melarang penjualan batu bara ke luar negeri pada 1-31 Januari 2022. Perusahaan-perusahaan tambang wajib memasok seluruh produksi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri.

Batu bara yang sudah di pelabuhan muat atau di kapal diminta untuk segera dikirimkan ke PLTU milik PLN dan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).

“Pelarangan penjualan batubara ke luar negeri tersebut di atas akan dievaluasi dan ditinjau kembali berdasarkan realisasi pasokan batubara untuk Grup PT PLN (Persero) dan IPP,” demikian kutipan bunyi surat yang ditandatangani Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, pada Jumat (31/12).(net/djo/vie).