SALAH satu korban kecelakaan maut tanjakan Rapak M Yamin (40) yang kondisinya kritis, sampai malam tadi masih terbaring di ruang ICU III Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan. Dari pantauan media ini, M Yamin masih menggunakan alat bantu pernapasan dan detak jantung. 

Keterangan dari perawat yang ditemui harian ini, M Yamin akan menjalani operasi besar, hari ini.  Warga Perum PKL Gang Papadaan RT 05 Kelurahan Sungai Kapih, Samarinda itu mengalami patah tulang kaki kanan dan pergelangan tangan kanan remuk.  “Pasien atas nama M Yamin kondisinya sudah stabil, dia akan menjalani operasi,” ujar perawat RSKD.

Muhamad Yamin adalah karyawan di Samarinda Central Placa (SCP) yang saat itu sedang ada keperluan di Balikpapan mengajak istrinya Wiwik Sulastini (35) dan anaknya Azka (4). Kondisi M Yamin juga menyedot simpati keluarga Besar Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Balikpapan Pusat Madiun karena saat ini tercatat siswa sabuk putih. Istrinya Wiwik Sulastini juga kritis, menjalani perawatan di RSUD Beriman Gunung Malang.

Mobil Ayla yang dikendarai M Yamin paling parah, kondisinya  ringsek nyaris gepeng, teronggok di jalan samping Masjid Al Munawwar Muara Rapak, setelah diseruduk dan didorong truk tronton sejauh sekitar 150 meter.

Gubernur Kaltim Isran Noor bersama Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto menjenguk korban kecelakaan di RSKD Balikpapan, Sabtu (22/1) kemarin. Turut mendampingi Isran Noor, Dirlantas Polda Kombes Pol Sonny Irawan, Kepala Cabang Balikpapan Jasa Raharja Eva Yuliasta, Kepala Bapenda Kaltim Ismiati beserta jajaran terkait lainnya juga ikut kunjungi para korban.

"Kita melihat kondisi saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah kemarin, lakalantas di Rapak," kata Isran Noor. Dirinya menyampaikan ada 9 orang pasien yang dirawat di RSKD yang kondisinya dari luka ringan, berat dan kritis, namun dengan berjalannya waktu kondisi pasien semakin membaik.

"Yang kritis sedikit tapi hampir stabil namanya pak Yamin sudah membaik. Yang lain lain mungkin dalam waktu tidak terlalu lama bisa pulang ke rumah," jelasnya.

Ditanya terkait semua biaya pasien yang berobat di rumah sakit, Isran menegaskan semua biaya ditanggung oleh Jasa Raharja.

"Jadi kita di sini termasuk memberikan jaminan sebuah surat kepada mereka bahwa pengobatan akan dilaksanakan secara maksimal, sampai selesai sampai bagaimanapun akan dibayar oleh Jasa Raharja," imbuhnya.

Isran Noor menambahkan, hal tersebut berlaku bagi pasien yang dirawat di RSKD maupun yang dirawat di rumah sakit lainnya. Adapun korban yang meninggal dari Jasa Raharja sudah memberikan santunan.

"Kalau yang sudah meninggal sudah diberikan santunannya oleh Jasa Raharja, untuk di Balikpapan kemarin kurang dari 12 jam sudah di berikan," jelas Isran.

Adapun bagi korban yang hak warisnya berada di luar Kaltim, sudah dilimpahkan ke wilayah masing-masing. Diantaranya di Sumatra Utara, Cilegon dan Cilacap. Dengan adanya kejadian tersebut, dari pihak terkait baik dari tingkat kota, provinsi hingga tingkat nasional langsung bergerak cepat untuk menangani kejadian tersebut.

Isran mengatakan bahwa rencana pembangunan fly over (jalan layang) Muara Rapak yang jadi kewenangan provinsi dan pusat sudah pernah diusulkan beberapa tahun tahun, akan tetapi hingga saat ini belum terwujud.

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lakalantas terulang kembali, dari kepolisian sudah melakukan gambaran terkait simulasi fly over. "Sudah memberikan gambaran simulasi supaya untuk segera dibangun fly over," katanya.

Gubernur juga sampaikan bahwa terkait fly over sudah diusulkan sejak tahun 2020 yang lalu, namun belum jadi hingga saat ini. "Sudah (diusulkan 2020) tapi belum jadi, kita membangun ini kan harus mendapatkan persetujuan dari lembaga terkait misalnya DPRD, kalau misalnya dia belum setuju ya kita gak bisa," jelasnya.

Dirinya sampaikan bahwa di tahun 2019 sudah pernah diusulkan dan harapannya 2020 sudah dibangun, dan pada tahun 2021 atau 2022 sudah selesai dan bisa dipakai.

Isran  menegaskan, secepatnya akan dimulai pembangunan fly over dan akan berkoordinasi dengan pihak kementerian PUPR karena status jalan merupakan jalan nasional. "Karena kebetulan jalan itu juga jalan nasional, tapi sumber dana dari mana saja tidak masalah," pungkasnya. (ono/jam)