Akibat hadirnya aktivitas industri pembangunan fasilitas pengolahan dan pemur­nian mineral (smelter) nikel di ka­wasan Industri Kariangau (KIK), puluhan hektare Mangrove Teluk Balikpapan sebagai kawasan es­ensial pesisir, dirusak oleh oknum tak bertanggung jawab .

Berdasarkan rencana pem­bangunan smelter nikel oleh PT Mitra Murni Perkasa (MMP) yang berkesesuaian dengan tempat kejadian perkara, perusakan lingkungan hutan mangrove, maka diduga kuat pengrusakan lingkungan tersebut di lakukan oleh PT MMP melalui PT Wika yang menang tender proyek un­tuk pembangunan tahap awal.

Lokasi perusakan mangrove di Teluk Balikpapan di area Sungai Tempadung, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat. Menurut keterangan Husen Suwarno dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pokja Pesisir dan Nelayan, telah melakukan monitoring di lapangan sejak tanggal 24 Desember 2021 sam­pai dengan bulan Maret 2022.

Pihaknya menemukan telah terjadi dugaan perusakan ling­kungan khususnya hutan man­grove, dan mereka juga menduga kuat aktivitas perusahan ini be­lum memegang dokumen baik izin maupun dokumen Amdal.

 “Kami telah melakukan tin­jauan ke lapangan, dan kami menemukan telah terjadi pe­rusakan lingkungan begitu parah, kami juga menelusuri bahwa perusahan ini belum memegang izin dan dokumen Amdal,” jelas Husen, Senin (28/3).

Selain itu Pokja Pesisir juga melakukan pengambilan data dengan mengambil titik koordinat aktivitas dugaan pengrusakan mangrove un­tuk mengetahui luasan seba­ran mangrove yang dirusak. Adapun hasil temuan luasan mangrove yang di rusak di­antaranya aktivitas pendo­rongan sekaligus penimbu­nan vegetasi mangrove seluas kurang lebih 10 hektare di ar­eal titik koordinat S 01.11214, E 116.74819 dan sekitarnya.

Juga aktivitas pengerukan bagian hulu anak sungai Tem­padung sepanjang kurang leb­ih 70 meter dengan lebar sun­gai 30 meter yang berada pada titik koordinat S 01.11205, E 116.74809 dan sekitarnya.

Selain itu ada temuan akti­vitas pengupasan, penggalian dan pendorongan lahan be­serta vegetasi mangrove dia­tasnya seluas kurang lebih 20 Hektar yang berada pada titik koordinat S 01. 11318, E 116.74794 dan sekitarnya.

Pokja Pesisir dan Walhi Kal­tim usai melakukan penelu­suran di lapangan membuat pengaduan secara resmi ke Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan seksi II Samarin­da pada tanggal 07 Februari yang lalu.

Selang beberapa waktu para pelapor mendapat tanggapan surat dari Balai Gakkum terse­but yang pada intinya diarah­kan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya para pelapor pun membuat ulang laporan kasus ini pada tanggal 2 Ma­ret, dan saat ini masih dalam proses penanganan. Husen juga menegaskan bahwa Pokja Pesisir dan WALHI Kaltim mendesak DLH :Provinsi untuk menin­dak pelaku dan melakukan peninjauan.

“Pokja Pesisir, Walhi Kaltim sebagai pelapor atas dugaan pengrusakan Teluk Balikpa­pan mendesak DLH Provinsi untuk segera menindak para pelaku, dan mendesak DLH untuk segera melakukan pen­injauan lapangan,” pungkas­nya. (jam/ono)