Dinas Lingkun­gan Hidup (DLH) Kota Balikpapan dalam waktu dekat akan turun ke lapangan melihat langsung lokasi perusakan mangrove atau hutan bakau di Teluk Balikpapan seperti yang dilaporkan oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala DLH Kota Balikpapan me­lalui Sekretaris DLH Balikpapan Nur Syamsiarni kepada Balikpa­pan Pos, Selasa (29/3). DLH Kota Balikpapan telah melakukan koordinasi dengan DLH Provinsi Kaltim.  “Terkait pengaduan peru­sakan mangrove sudah kami terima. Sudah kami koordina­sikan dengan DLH Provinsi. Dalam waktu dekat ini apabila tidak ada kendala, kami akan melakukan evaluasi di lapan­gan,” kata Nur Syamsiarni.

Dia menyampaikan hal itu merupakan bagian langkah untuk pengumpulan data atas laporan yang diterima DLH dan merupakan tindak lanjut proses kewenangan perizinan dari perusahaan.

“Tentunya peran Pemerin­tah Kota Balikpapan bagaima­na kita memaksimalkan ter­kait dengan data dan informa­si baik dari sisi administrasi maupun sisi kondisi lapan­gan yang bisa menjadi bahan dukungan bagi pimpinan dalam menanggapi laporan permasalahan yang terjadi di lapangan serta menjadi dasar langkah tindak,” bebernya.

Pihaknya nantinya berger­ak tidak hanya sendiri namun juga sudah berkoordinasi dengan pihak DLH Provinsi. “Kami mengundang DLH Provinsi dan pihak-pihak ter­kat untuk turun ke lapangan untuk tindak lanjut terkait pengaduan yang sudah kami terima termasuk ke pelaku usaha kegiatan,” imbuhnya.

Terkait dugaan penru­sakan mangrove yang telah dilakukan oleh PT MMP, dia mengakui memang baru mempunyai izin prinsip. “Berdasarkan data dan infor­masi yang kami terima dari rekan-rekan teknis diketahui PT MMP baru memegang izin prinsip,” jelasnya.

Adapun terkait dengan per­setujuan lingkungan doku­men Amdal, Nur mengatakan saat ini masih dalam proses di Provinsi Kaltim. “Saat ini ma­sih dalam proses, kembali lagi kami juga masih dalam proses pengumpulan dan identifika­si data baik administrasi dan lapangan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan hektare mangrove Teluk Balikpapan dirusak aki­bat hadirnya aktivitas industri pembangunan fasilitas pen­golahan dan pemurnian min­eral (smelter) nikel di kawasan Industri Kariangau (KIK).

Berdasarkan rencana pembangunan smelter nikel oleh PT Mitra Murni Perkasa (MMP) yang berkesesuaian dengan tempat kejadian perkara, perusakan lingkun­gan hutan mangrove, maka diduga kuat pengrusakan lingkungan tersebut di laku­kan oleh PT MMP melalui PT Wika yang menang tender proyek untuk pembangunan tahap awal.

Lokasi perusakan man­grove di Teluk Balikpapan di area Sungai Tempadung, Kelurahan Kariangau, Keca­matan Balikpapan Barat. Menurut keterangan Hu­sen Suwarno dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pokja Pesisir dan Nelayan, telah melakukan monitoring di lapangan sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai den­gan bulan Maret 2022.

Pihaknya menemukan telah terjadi dugaan peru­sakan lingkungan khususnya hutan mangrove, dan mereka juga menduga kuat aktivitas perusahan ini belum meme­gang dokumen baik izin mau­pun dokumen Amdal.

“Kami telah melakukan tin­jauan ke lapangan, dan kami menemukan telah terjadi pe­rusakan lingkungan begitu parah, kami juga menelusuri bahwa perusahan ini belum memegang izin dan dokumen Amdal,” jelas Husen, Senin (28/3). Selain itu Pokja Pesisir juga melakukan pengambilan data dengan mengambil titik koordinat aktivitas dugaan pengrusakan mangrove un­tuk mengetahui luasan seba­ran mangrove yang dirusak. Adapun hasil temuan luasan mangrove yang di rusak di­antaranya aktivitas pendo­rongan sekaligus penimbu­nan vegetasi mangrove seluas kurang lebih 10 hektare di ar­eal titik koordinat S 01.11214, E 116.74819 dan sekitarnya.

Juga aktivitas pengeru­kan bagian hulu anak sun­gai Tempadung sepanjang kurang lebih 70 meter dengan lebar sungai 30 meter yang berada pada titik koordinat S 01.11205, E 116.74809 dan sekitarnya.

Selain itu ada temuan akti­vitas pengupasan, penggalian dan pendorongan lahan be­serta vegetasi mangrove dia­tasnya seluas kurang lebih 20 Hektar yang berada pada titik koordinat S 01. 11318, E 116.74794 dan sekitarnya.

Pokja Pesisir dan Walhi Kal­tim usai melakukan penelu­suran di lapangan membuat pengaduan secara resmi ke Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan seksi II Samarin­da pada tanggal 07 Februari yang lalu.

Selang beberapa waktu para pelapor mendapat tang­gapan surat dari Balai Gak­kum tersebut yang pada inti­nya diarahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya para pelapor pun membuat ulang laporan kasus ini pada tanggal 2 Ma­ret, dan saat ini masih dalam proses penanganan. Husen juga menegaskan bahwa Pokja Pesisir dan WALHI Kaltim mendesak DLH :Provinsi untuk menin­dak pelaku dan melakukan peninjauan.

“Pokja Pesisir, Walhi Kaltim sebagai pelapor atas dugaan pengrusakan Teluk Balikpa­pan mendesak DLH Provinsi untuk segera menindak para pelaku, dan mendesak DLH untuk segera melakukan pen­injauan lapangan,” pungkas­nya. (jam/ono)