Belum lama ini Kodam VI/Mulawarman bersama Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum KLHK) melakukan penyetopan aktivitas tambang ilegal yang berada di km 48 Tahura Bukit Soeharto Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Yang mana, dalam aktivitas tambang tersebut mencatut nama sejumlah pejabat Kodam dan juga termasuk Kapolda Kaltim sebagai beking tambang.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Kaltim melalui Kabidhumas Polda Kombespol Yusuf Sutejo belum lama ini menegaskan bahwa Polda Kaltim tidak terlibat membeking tambang ilegal tersebut. Pelaku mengaku di-back up tiga jederal bintang dua yakni Kasum TNI, Pangdam VI/Mulawarman dan Kapolda Kaltim.

Pengakuan pelaku dibantah oleh Kapolda melalui Kabid Humas Kombes Pol Yusuf Sutejo. "Yang jelas untuk berita tersebut, Pak Kapolda sudah jelas memberikan statement bahwa itu hoaks. Itu berita yang ngaco. Dan Gakum KLHK sudah memberikan konfirmasi bahwasanya informasi tersebut tidak benar," tegas Kombes Pol Yusuf.

Ditanya terkait pengawasan khusus terkait tambang ilegal di kawasan Tahura Bukit Soeharto,  Kabid Humas mengatakan bahwa Polda dan Polres jajaran telah melakukan pengawasan. "Polda dan Polres jajaran melakukan pengawasannya. Cuma mungkin kemarin konsentrasi kami lebih pada PPKM dan vaksinasi," imbuhnya.

Namun hal tersebut, menurut Yusuf sebagai pelajaran bersama dan ke depannya akan melakukan pengetatan lagi terhadap pengawasan tambang ilegal. "Kami akan lebih ketat lagi melakukan pengawasan terhadap tambang tambang yang memang tidak ada izinnya," jelasnya.

Terkait proses penyidikan pelaku tambang ilegal dalam ranah proses pemeriksaan dari KLHK, Yusuf  mengatakan tidak ingin tumpang tindih dalam pemeriksaan. "Kami tidak ingin tumpang tindih dalam pemeriksaan, silakan kalau mau cari informasi ke KLHK," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Deninteldam, Pomdam VI/Mulawarman serta Gakkum KLHK melakukan penyetopan operasional dugaan tambang ilegal yang dilakukan oleh RW alias Aan pada Kamis (24/3) sekira pukul 20.30 Wita di Desa Bukit Merdeka Km 48 Kabupaten Kutai Kartanegara.

Aktivitas penambangan tersebut bekerja di atas lahan Tahura Bukit Soeharto mencatut nama pejabat TNI/Polri yakni Kasum TNI, Pangdam VI/Mulawarman dan Kapolda Kaltim sebagai beking.

"Kami melaksanakan penyetopan operasional tambang batu bara ilegal di kawasan Bukit Soeharto," kata Kapendam VI/Mulawarman Taufik, Jumat (25/3). Kapendam tegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pembekingan terhadap penambangan liar yang ada di wilayah Kalimantan Timur. "Saya tambahkan untuk luas lahan yang ditambang seluas 3,4 hektare kemudian pemiliknya atas nama M, kemudian penanggung jawab di lapangan adalah RW," jelas Kapendam.

Untuk operasional dari tambang tersebut dari 9 Maret 2022 atau sekitar 16 hari. Dan batu bara belum ada yang sempat terjual, masih menumpuk di lokasi penambangan. Taufik tegaskan lahan tersebut merupakan lahan Tahura, dan aktifitas penambangan tidak ada hubungannya dengan anggota Polri maupun TNI. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 5 unit ekskavator, soser 3 unit, dumptruk 10 unit, dan tangki minyak 5.000 liter satu unit. (jam/ono)