Anggota Komisi III DPRD Paser Eva Sanjaya menyoroti beberapa lapak yang berada di Pasar Induk Penyembolum Senaken, yang hingga saat ini tidak pernah membayar retribusi kepada pemerintah daerah. Sejak tahun sebelumnya dia telah membahas permasalahan tersebut adanya lapak ilegal yang berdiri di atas tanah pemerintah dan tidak pernah membayar retribusi.

"Sejak tahun kemarin permasalahan ini telah saya bahas. 25 bangunan di Paser itu illegal, ada mafia di situ, namun belum saya telusuri. Nah sekarang saya tahu oknumnya. Maksud saya, Pemkab Paser seharusnya mengambil tindakan, karena ini menyangkut retribusi dan PAD," kata Eva usai mengikuti rapat capaian kinerja pendapatan pada dokumen LKPj Bupati Paser TA 2021,Rabu (6/4).

Eva melanjutkan, seharusnya ini menjadi pajak pemasukan untuk daerah, namun terkesan dibiarkan oleh pemerintah daerah untuk tidak membayar retribusi ke pemerintah. Jangan hanya pedagang kecil saja yang ditindak dan ditertibkan, dipindah sana sini di Pasar itu, tapi mafia yang tidak membayar retribusi malah dibiarkan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

"Ada apa ini? Ada yang melindungi mafia itu kah? Saya tidak peduli siapa yang melindungi harus ditindak, karena ini sudah merugikan pemerintah. Mendirikan bangunan di atas tanah pemerintah, tapi tidak membayar retribusi," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Paser H.Abdullah mengatakan, terkait adanya indikasi mafia lapak yang ada di Pasar Induk Penyembolum Senaken, dalam waktu dekat ini akan melakukan sidak dan mencari fakta-fakta di lapangan terkait hal tersebut.

"Dalam waktu dekat ini DPRD Paser akan melakukan sidak, setelah itu kami akan melakukan RDP (rapat dengar pendapat,Red.) khusus dengan pihak terkait untuk membahas hal tersebut," tandasnya.

Eva juga akan memanggil pihak kepolisian, karena terdapat unsur pelanggaran pidana di situ, yakni mendirikan bangunan di atas tanah pemerintah tanpa membayar retribusi. "Polres Paser akan kami undang dalam RDP khusus tersebut, karena ada unsur pelanggaran pidana di situ," pungkasnya. (tom/cal)