Dengan keluarnya Keputusan Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang dimulai pada 28 April nanti hingga batas waktu yang akan ditentukan, membuat para petani sawit yang ada di Kabupaten Paser mulai merasakan dampak dari adanya keputusan tersebut. Hal tersebut dikatakan Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit Kabupaten Paser, Ihwan Himawan. Menurutnya, dengan adanya keputusan itu sangat berdampak, meskipun maksud dari pemerintah untuk mengamankan ketersediaan crude palm oil (CPO) dalam negeri, salah satunya bahan baku minyak goreng. Substansi pidato presiden, pembatasan ekspor, bukan melarang, terlebih lagi pada Senin (25/4) lalu telah dikeluarkan surat edaran Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, kepada gubernur atau bupati, agar pabrik sawit tidak melakukan penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit secara sepihak.

Namun yang menjadi kendala, hingga saat ini para petani yang belum bermitra dengan pabrik kelapa sawit, dampaknya luar biasa. Jika ada spekulasi  perusahaan pabrik menurunkan harga, ditambah lagi para pengusaha loading ramp yang bermain-main dalam menentukan harga. "Tentu yang menjadi korban petani kita, harga menjadi terjun bebas sekarang," kata Ihwan, Selasa (26/4).

Diterangkannuya, dari pantauan harga SPKS pembelian TBS oleh loading ramp ke petani di kisaran Rp 1.500 sampai Rp 1.700, sementara harga pembelian di pabrik di angka Rp 2.000-an. Sedangkan harga ketetapan Disbun Kaltim, harga TBS kelapa sawit bagi pekebun bermitra Kaltim per Maret 2022 untuk usia tanaman lebih dari 10 tahun adalah Rp3.452,16.

"Ada penurunan harga sangat tajam yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan keputusan ini sepihak, tentunya sudah sangat melanggar peraturan dan ketentuan yang ada," tegasnya.

Dengan adanya situasi seperti ini, dia berharap kepada pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk para perusahaan yang menentukan harga dengan sepihak. Dikhawatirkan apabila hal ini terus dibiarkan, dampaknya sangat luar biasa bagi para petani yang tidak bermitra. "Jangan sampai keadaan ini dibiarkan berlarut-larut. Perputaran ekonomi di Paser tentu terdampak apabila ini dibiarkan," tandasnya. (tom/cal)