Dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pabrik kelapa sawit (PKS) PT CBSS yang beroperasi di Kecamatan  Kuaro, sampai saat ini belum ada perbaikan dari pihak perusahaan. 

Pencemaran lingkungan yang terjadi pada Februari 2022 lalu, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Paser menemukan tumpukan jangkos yang cukup sangat tinggi, serta kumpulan air seperti kolam berupa air lindih warna hitam yang bercampur air hujan dan ditemukan Atas kejadian tersebut DLH Paser memberikan sanksi pertama, berupa teguran tertulis pada 17 Februari hingga 17 April 2022, namun pihak PT. CBSS tidak merespon teguran tersebut, kemudian DLH memberikan sanksi kedua, dengan batas akhir 16 Juni 2022.

Kepala DLH Kabupaten Paser, Achmad Safari mengatakan, usai berakhirnya teguran ke 2 kepada PT CBSS, ia bersama dengan tim kembali mengecek langsung ke lokasi perusahaan tersebut dan keadaan tetap sama. “Setelah berakhirnya sanksi kedua, pada Kamis lalu saya bersama tim mengecek langsung kondisinya dan masih tidak ada perubahan,” kata Achmad Safari, Kamis (23/6).

Achmad Safari melanjutkan, usai melihat kondisi terbaru dilapangan DLH akan melakukan rapat internal, guna memberikan sanksi berikutnya hal tersebut mengacu pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni dengan menggunakan sistem bertahap, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. “Kami sedang menyusun sanksi yang diberikan. Insyaallah dalam waktu dekat ini akan ada hasil selanjutnya,” ujarnya.

Safari menambahkan, pencemaran yang dilakukan pihak PT CBSS ini sudah di luar batas kewajaran dan teguran sampai ke 2 dari DLH pun masih diabaikan. Pihak DLH juga telah berkomunikasi dengan pihak perusahaan. “Sudah kami kordinasikan tapi petugasnya sudah berganti,” cetusnya.(tom/han)