Proses penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) Transportasi Kota Balikpapan yang bakal mengatur kewajiban memiliki garasi bagi pemilik kendaraan masih tertahan di Bagian Hukum Pemprov Kaltim.

Padahal pembahasan Raperda tersebut telah diselesaikan pada awal tahun 2022 ini, namun hingga saat ini belum ada kejelasan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Andi Arief Agung mengatakan, untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya telah meminta bantuan Bagian Hukum Pemkot Balikpapan untuk menanyakan kembali status Raperda Transportasi di Bagian Hukum Pemprov Kaltim.

"Kita meminta bantuan bagian hukum pemerintah kota untuk melakukan komunikasi ke pemerintah provinsi," kata Andi Arief Agung yang akrab disapa A3 ini ketika diwawancarai wartawan, Minggu (21/8).

Sebab Raperda ini merupakan inisiatif dari Pemkot Balikpapan. Setelah selesai pembahasan di tingkat pertama, pihaknya kemudian minta Bagian Hukum Pemkot Balikpapan untuk menanyakan kepada Bagian Hukum Pemprov Kaltim.

Dia menjelaskan, hal itu dilakukan untuk dikomunikasikan terkait apakah ada kekurangan-kekurangannya dalam Raperda yang sudah disusun, pada tataran isi yang akan disahkan. Namun hingga saat ini, belum ada informasi terkait tindak lanjut dari Bagian Hukum Pemprov Kaltim.

"Pembahasan Raperda transportasi ini sebenarnya sudah diselesaikan pada awal Tahun 2022 ini dan saat ini masih menunggu hasil koordinasi dari pemerintah provinsi," aku anggota DPRD Dapil Balikpapan Tengah ini.(djo/vie)