Pemerintah Kota Balikpapan tetap melakukan pembangunan Rumah Sakit (RS) Sayang Ibu di RT 16 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat sebab lahan tersebut milik Pemkot Balikpapan.

“Melihat situasi dan kondisi, kami tidak ingin menzalimi warga. Tapi secara institusi kepala daerah apa yang menjadi hak daerah harus dipertahankan dan diperjuangkan. Sama dengan pembangunan rumah sakit di Baru Ulu itu lahan secara legal punya pemkot,” kata Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud kepada awak media, pada Senin (22/8).

Menurutnya yang mengklaim memiliki aset lahan pembangunan rumah sakit tersebut silakan saja sebab tidak ada masalah itu hak semua warga, tapi sekali lagi pihaknya tidak menginginkan hal ini terjadi. Tapi karena fasilitas kesehatan ini dibangun diatas tanah negara dan peruntukan untuk kepentingan masyarakat.

“Artinya sama-sama kita dukung program pemerintah ini, adapun yang mengatakan, sertifikat Pemkot luasan hanya 1.800 meter persegi, secara sertifikat tidak mungkin semua bisa di sertifikatkan karena ada lahan pasang surut air. Jadi siapapun nggak mungkin sertifikat itu bisa keluar, sebab lahan  itu milik pemerintah,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan RS Sayang Ibu di Balikpapan Barat ditunda hingga 2023, salah satu penyebabnya sengketa kepemilikan lahan yang direncanakan sebagai lokasi RS ini.

“Karena sesuatu hal, administrasi belum siap. Maka skema pembangunan RS akan dilakukan mulai 2023,” kata Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, Jumat (19/8).

Saat ini masih berperkara di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan dalam kasus perdata, warga Gang Perikanan Jalan Soetojo S melawan Pemkot Balikpapan.

Menurut warga, tanah yang saat ini mereka kuasai adalah hak milik dengan bukti kepemilikan antara lain segel. Mereka pun sudah turun-temurun sejak tahun 1930-an tinggal dan hidup di tanah itu.

“Bahkan warga sekitar kawasan kami itu melihat peta induk kawasan yang kami pegang sebagai acuan mengurus sertifikatnya,” kata H Kandar, warga Gang Perikanan, seperti dikutip Antara, Sabtu (20/8).

Dengan landasan ini, warga minta pemkot setempat memberikan harga ganti rugi lahan yang sesuai dan pantas secara komersial.

Karena itu, mereka menolak klaim Pemerintah Kota Balikpapan yang menyatakan tanah di lokasi tersebut adalah milik Pemkot Balikpapan, walaupun klaim pemkot dikuatkan dengan sertifikat.

Karena itu, kata Abdulloh, DPRD Balikpapan saat ini fokus pada hal- hal yang bisa dikerjakan dari proses pembangunan RS tersebut.

Oleh karena itu DPRD menyepakati pembangunan RS Sayang Ibu dibiayai dengan APBD Balikpapan pada tahun 2023, 2024 dan 2025 atau selama tiga tahun. Total anggaran diperhitungkan mencapai Rp160 miliar.

“Kita bahas segera setelah pembahasan APBD Perubahan 2022 selesai,” ujar Abdulloh.(net/djo/vie)