Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menanggapi keluhan masyarakat terkait mahalnya tarif parkir  di Stadion Batakan Balikpapan yang dikelola LPM Kelurahan Manggar Balikpapan Timur.

"Saya juga baru dapat beritanya tadi pagi, nanti kita telusuri," kata Rahmad Mas'ud kepada awak media, usai rapat coffee morning di Balai Kota Balikpapan, Selasa (30/8).

Dari laporan masyarakat saat pelaksanaan konser musik soundsesion, tarif parkir untuk kendaraan roda dua dikenakan sebesar Rp 10 ribu dan kendaraan roda empat dikenakan Rp 40 ribu. Di karcis tertulis LPM Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur.

Besaran tarif parkir tersebut dinilai terlalu mahal, bahkan masyarakat mengeluh karena biaya parkir harus dibayar ketika baru saja turun dari kendaraan.

Ia menerangkan, bahwa dirinya belum bisa mengambil sikap terkait masalah tarif parkir yang diterapkan di Stadion Batakan, karena masih dilakukan penelusuran.

"Sebab kegiatan soundsesion tersebut dilaksanakan, tidak ada kerjasama dengan Pemerintah Kota Balikpapan. Karena kan bukan kerjasama dengan daerah. Nanti kita tanya, saya juga belum tahu," terangnya.

Pada dasarnya, Stadion Batakan Balikpapan merupakan aset milik Pemerintah Kota Balikpapan sehingga permasalahan ini harus ditindaklanjuti.

"Stadionnya aset daerah. Nanti kita tanya, nanti kita telusuri. Sebenarnya pemungutan (tarif parkir) itu tidak boleh, tapi nanti kita lihat penyebabnya," tuturnya.

Ketika ditanya apakah biaya parkir yang dikenakan itu bisa dikatakan pungutan liar (pungli) Wali Kota belum bisa memastikan karena masih dilakukan penelusuran.

Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan mahalnya tarif parkir kendaraan di Stadion Batakan Balikpapan. Sebab stadion tersebut dibangun menggunakan APBD atau dari uang rakyat. Tarif parkir tersebut dikeluhkan saat  konser musik sound session Sabtu (27/8) yang menampilkan Band Noah dan penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL). Para penonton diminta tarif parkir sebesar Rp 10 ribu untuk pengendara sepeda motor (R2) dan Rp 40 ribu untuk kendaraan roda empat (R4).

Dalam kupon parkir tertulis  LPM Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. Diperkirakan total pengunjung Stadion Batakan Balikpapan pada saat konser musik tersebut tercatat mencapai 20 ribu orang.

Salah seorang pengendara, Agustina, warga Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara mengaku dirinya langsung dimintai uang parkir ketika baru turun dari kendaraan.

Dirinya yang menonton konser menggunakan sepeda motor dimintai uang Rp 20 ribu oleh salah seorang petugas parkir.

"Padahal yang tertulis Rp 10 ribu, saya dimintai Rp 20 ribu. Padahal baru turun sudah disuruh bayar," ujar perempuan yang disapa Tina ini kepada wartawan, Senin (29/8).

Menanggapi hal tersebut, Ketua LPM Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Gasali mengatakan, bahwa pihaknya sebenarnya tidak mengambil keuntungan dari pengelolaan parkir di Stadion Batakan.

Menurut Gasali, pihaknya hanya mewadahi sejumlah ormas yang mengajukan untuk mengelola parkir pada saat acara tersebut.

Total ada 28 ormas yang terlibat dalam kegiatan penarikan tarif parkir di Stadion Batakan Balikpapan.

"Kalau bicara pengelola memang kita mengatasnamakan LPM Manggar, tapi di dalam itu sebagaimana hanya untuk mewadahi ada 28 OKP dan ormas yang bergabung di situ," terangnya.

Ia menjelaskan bahwa sesuai kesepakatan bersama ormas uang yang dilibatkan, bahwa uang yang terkumpul akan dibagi rata ke masing-masing ormas.

Ia membenarkan bahwa uang parkir dikumpulkan tidak ada yang disetor ke kas daerah, seluruhnya dibagi rata dengan ormas yang terlibat.

"Hasil kesepakatan yang kemarin itu semua OKP dibagi rata. Murni kami tujuannya turun ke sana, bukan untuk mencari sesuap nasi, tapi lebih menjaga kondusifitas ketertiban yang ada di Balikpapan Timur," tuturnya.

Dia mengungkapkan, bahwa tidak semua lahan parkir yang di Stadion Batakan Balikpapan dikelola oleh LPM Manggar, karena ada lahan yang diluar langsung dikelola oleh pemilik lahan.

Sehingga dirinya mengaku dalam kegiatan konser sound seasion, dari para OKP pihaknya hanya mengumpulkan uang parkir sebesar Rp 28 juta, dikurangi biaya makan dan minum sekitar 4 juta. Dengan 300 personil, tersisa anggaran sebesar Rp 23 juta yang mereka bagi. Jadi setiap OKP itu mendapatkan Rp 840 ribu.

"Saya menjaga agar ormas ini tidak terjadi bentrok miskomunikasi makanya saya turun, untuk mewadahi mereka," pungkasnya.(djo/vie)