DPRD Kota Balikpapan meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) agar lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek-proyek multiyears dan pekerjaan fisik lainnya.

Anggota DPRD kota Balikpapan Syukri Wahid mengatakan, sebagai mitra kerja DPU, maka pengawasan tidak hanya dilakukan untuk kegiatan multiyears saja seperti perbaikan DAS Ampal, tetapi semua kegiatan proyek pembangunan fisik lainnya.

"Kami meminta kepada DPU sebagai instansi teknis, untuk mengawasi lebih ketat setiap pekerjaan proyek multiyears dan pembangunan proyek fisik lainnya,  Itu yang harus diawasi," kata Syukri Wahid ketika diwawancari wartawan, Senin (12/9).

Menurutnya, untuk proyek pengerjaan multiyears DAS Ampal, ketentuan yang mengatur kontrak kegiatan multiyears telah diatur dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 miliar akan menjadi perhatian Komisi III DPRD Kota Balikpapan.

Ia meminta kepada DPU untuk pengerjaan proyek DAS Ampal, nantinya tidak ada permasalahan sosial, seperti pembebasan lahan MT Haryono. Sehingga proyek ini tidak terganggu dengan masyarakat, terkait dengan lahannya.

Kemudian, permasalahan dengan kontrak kerja dan seterusnya, nanti biarlah waktu berjalan karena masih panjang.

"Sehingga nanti ketika kontraktor melebihi jadwal yang telah disepakati bersama, pihaknya akan mendapat pinalti, bahkan di termin perpanjang akan di blacklist, maka disarankan agar lebih berhati-hati," pungkasnya.(djo/vie)