Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan dalam APBD Perubahan 2022 turun menjadi Rp 785 miliar. Angka tersebut menurunkan target PAD Kota Balikpapan yang semula ditetapkan sebesar Rp 850 miliar yang ditetapkan pada penyusunan APBD Murni Kota Balikpapan Tahun 2022.

Penurunan ini mendapat sorotan dari DPRD Kota Balikpapan, terutama menyangkut kinerja pemerintah kota dalam memenangkan target pencapaian pengumpulan PAD di tengah situasi ekonomi yang mulai membaik. 

“Untuk periode tahun ini hingga perubahan baru 700an lebih. Makanya target yang dipatok untuk tahun 2023 itu 1,1 T itu harus tercapai. Kalau hanya 800an artinya terjadi kemunduran di saat ekonomi sudah berjalan dengan baik. Apalagi bolak-balik warga luar yang berinvestasi serta tamu-tamu negara yang bolak-balik itu tentunya PAD harus meningkat,” kata Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan Taufiqurrahman ketika diwawancarai usai menghadiri sidang paripurna di Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (12/9).

Ia menyampaikan bahwa status pejabat Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(BPPDRD) Kota Balikpapan yang masih dijabat pelaksana tugas atau Plt, tentunya menjadi sebuah kendala. Karena yang bersangkutan tidak memiliki wewenang dalam mengambil kebijakan, yang dinilai menjadi pengganti dalam pencapaian target PAD.

“Saat ini kepala Dispenda inikan masih Plt, jadi harus berkoordinasi dulu. Tapi kalau sudah paten dia punya wewenang, sehingga bagaimana caranya meningkatkan PAD yang sudah ditargetkan,” ucapnya. Oleh sebab itu, ia mengaku telah menyampaikan hal tersebut dalam sidang paripurna untuk menekankan agar meminta wali kota untuk mendefenitifkan ataupun seleksi untuk Kadis Dispenda (BPPDRD, red) sehingga dalam menaikan PAD tidak mengira-ngira.

“Terlebih ini juga banyak event, namun masih minim kontribusi. Apalagi ada bocoran masalah parkir. Saya cek ke dinas ternyata tak ada laporan. Ini kan peran serta aparat hukum, kalau itu tak ada retribusi dan korporasinya itu bisa jadi pungli,” pungkasnya. (MAULANA/KPFM)